Memasuki satu tahun kepemimpinan Fadel Muhammad sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, pembangunan usaha perikanan memperlihatkan hasil yang semakin nyata. Upaya peningkatan jumlah unit pengolahan ikan dan investasi usaha di bidang perikanan menunjukkan hasil yang menjanjikan. Unit Pengolahan Ikan (UPI) terealisasi 504 unit sampai September 2010, melampaui target yang hanya 444 unit.
Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Soen’an H Poernomo di Jakarta, Selasa (19/10), mengatakan pada periode yang sama, nilai investasi usaha perikanan tangkap terpadu telah mencapai Rp7,96 triliun. Sedangkan investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mencapai Rp970 miliar. “Pencapaian ini sejalan dengan upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong nilai tambah bagi produk dalam negeri, sehingga kesejahteraan pelaku usaha di sektor ini meningkat,” paparnya.
Dari kacamata pembangunan pro growth, KKP terus memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Indonesia menjadi negara eksportir terkemuka untuk produk perikanan. Ekspor perikanan terus dipacu dengan meningkatkan kualitas mutu produk dan melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa yang telah menjadi pasar ekspor utama.
Selain itu, jelas Soen’an, Indonesia juga memiliki kesepakatan kerjasama ekspor dengan pasar baru, seperti Cina dan Rusia. Hingga Juli 2010, nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai US$1,6 miliar atau 55,17% dari target tahun ini sebesar US$2,9 miliar.
KKP juga terus menekankan arah pembangunan pada program yang bersifat pro job dan pro poor. Dilakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, upaya bersama pemda menghapus retribusi yang dianggap menambah beban nelayan. Sampai saat ini, 138 kabupaten/kota telah berpartisipasi menghapus retribusi perikanan di daerahnya. Sebagai kompensasi, KKP memberikan insentif anggaran dalam APBN yang dialokasikan dalam bentuk tambahan dana dekonsentrasi bagi daerah tersebut .
Terobosan lain, KKP mengubah atau merealokasi APBN tahun 2010, yaitu memindahkan alokasi anggaran sebesar Rp395 miliar dari kegiatan yang kurang signifikan, untuk kegiatan lain yang berimplikasi memberdayakan masyarakat kecil. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menyentuh rakyat dan meningkatkan lapangan pekerjaan, seperti pemberian paket usaha budidaya terhadap wirausaha muda sebanyak 16.820 paket, pencetakan 500 unit kolam lele, pemberian bantuan 4.000 paket pakan dari maggot kelapa sawit untuk budidaya ikan serta pemberian bantuan 40 unit mesin pembuat pakan.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, KKP juga telah berhasil menuntaskan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada kelompok PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan sebesar 100% hingga September 2010.
Diseminasi informasi dan teknologi kepada nelayan dalam menangkap ikan di laut secara aman, efisien dan efektif pun terus dilakukan. KKP juga telah memanfaatkan teknologi dan mengirim informasi secara kontinu seperti prakiraan cuaca dan lokasi daerah tangkapan ikan (fishing ground) melalui pelabuhan perikanan. Memang belum semua nelayan memanfaatkannya, antara lain karena perbedaan tingkat adopsi teknologi masing-masing nelayan.
Selain itu, ketersediaan penyuluh perikanan yang menjadi ujung tombak dalam membangun keterampilan masyarakat di bidang perikanan juga diupayakan. Melalui Perpres No 55 dan No 61 Tahun 2010, ditetapkan batas usia PNS dengan jabatan fungsional penyuluh hingga 60 tahun dengan tunjangan jabatan mencapai Rp1,2 juta. KKP juga berupaya memberikan kemudahan-kemudahan bagi penyuluh perikanan dengan adanya hibah berupa sepeda motor dan perahu motor untuk kelancaran tugas mereka. Sampai Juni 2010, tercatat telah ada 2.533 penyuluh yang tersebar di 32 provinsi.
Hingga September 2010, Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di atas target tahun ini, yaitu di angka 106,26. Target awal yang ditetapkan adaIah 105,00. Indikator ini menunjukkan tingkat kesejahteraan nelayan yang berada pada posisi cukup baik, di mana nelayan dapat menyisihkan sebagian penghasilan di luar biaya kebutuhannya. Dengan usaha terus menerus untuk mengembangkan keterampilan dan usaha nelayan, baik dari usaha penangkapan, budidaya maupun pengolahan, kita dapat berharap kesejahteraan nelayan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan.
Usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat juga diiringi dengan pemeliharaan keberlanjutan sumberdaya perairan (pro sustainable), KKP terus meningkatkan luasan area konservasi. Hasilnya, hingga September 2010, KKP telah berhasil menyiapkan perangkat regulasi, SDM dan blue print pengelolaan kawasan konservasi TNP Laut Sawu seluas 900 ribu hektar, sesuai dengan target tahun ini. Bahkan dari target kawasan konservasi seluas 20 juta hektar pada tahun 2020, sekarang telah terealisasi kawasan konservasi seluas 13 juta hektar.
Dalam aspek penanganan IUU fishing, KKP tahun ini berupaya lebih mengintensifkan kerjasama dengan unsur keamanan yang lain. Tugas pengawasan yang dilaksanakan bersama TNI-AL, Polri dan Bakorkamla ini memang belum dapat maksimal, karena luasnya wilayah yang diawasi, sementara sarana, prasarana dan biaya operasional masih terbatas. Namun demikian, hingga September 2010, KKP telah berhasil menangkap tujuh kapal Indonesia dan 140 kapal asing pelaku illegal fishing. (T.Bhr/dry)
Sumber: Bipnewsroom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar